MAKALAH SUMBER DAYA ALAM DAN BERKELANJUTAN
“PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”
Disusun Oleh :
Kelompok 9
Lina Kurnia Sari (1001045295)
Athief Efendi (1001045280)
Kelas 6.i
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR HAMKA
JAKARTA
2013
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Dengan mengucapkan rasa syukur kekhadirat Allah SWT, penulis telah mengerjakan salah satu tugas mata kuliah Sumber Daya Alam dan Berkelanjutan dalam bentuk makalah, yang membahas mengenai Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Shalawat serta salam teruntuk sang revolusioner yang paling berpengaruh di dunia yakni nabi Muhammad SAW, yang mengantarkan kita kepada sebuah wahyu dari Allah yaitu “Iqra”. Tujuan penulis ini selain tugas, penulis juga berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama untuk panduan mahasiswa saat meneliti kelak.
Penulis menyadari bahwa makalah ini kurang sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran-saran dari para pembaca, terutama Bapak Hari Naredi, M. Pd selaku dosen mata kuliah Sumber Daya Alam dan Berkelanjutan demi perbaikan tugas pada tugas selanjutnya.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ...
Jakarta, Mei 2013
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
Latar belakang
Sumber daya alam merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia sangat bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba.
Sumber daya alam di dunia ini jumlahnya tetap sedangkan populasi manusia makin berkembang. Oleh sebab itu sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan searif dan bijak dan sehemat mungkin supaya generasi penerus masih dapat merasakannya. Sumber daya ala, merupakan kekayaan yang dimiliki oleh alam yang tidak bisa dihasilkan oleh manusia.
Zaman sekarang ini upaya-upaya dalam melestarikan sumber daya alam terus dilakukan tetapi belum sepenuhnya terwujud. Manusia yang terus berkembang menyebabkan penggunaan sumber daya alam yang makin meningkat, maka harus ada pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan benar. Ada beberapa upaya dalam mencegah, menangani, dan mengembalikan sumber daya alam yang telah rusak. Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan hal-hal yang akan merugikan lingkungan dan harus mencari solusi dari dampak tersebut.
Pemanfaatan sumber daya alam artinya adalah menggunakan atau mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada untuk kepentingan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh merusak ekosistem secara efisien dan memikirkan kelanjutan sumber daya alam itu. Pada dasarnya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut. Semua kekayaan yang ada di bumi ini, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas.
Seiring dengan perkembangan zaman, manusia mampu memanfaatkan sumber daya alam secara lebih luas. Pertambahan populasi manusia serta perkembangan pengetahuan dan teknologi juga telah mendorong manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lebih kreatif dan intensif. Tidak heran manusia semakin mampu menguasai alam dengan cara-cara yang merusak dan tanpa mempertimbangkan kelestariannya.
BAB II
PEMBAHASAN
Makna Pembangunan
Pembangunan adalah perwujudan dari upaya dan budi daya manusia melalui penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi.
Pembangunan dan kualitas hidup
Keterampilan dalam rekayasa ini perlu disertai kepedulian sosial, ekonomi dan budaya dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kelangsungan peri kehidupan, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan diri bersama seluruh masyarakat.
Gambar. 104
Model pembangunan dengan manusia sebagai pelaku dengan penguasaan IPTEK dan kepedulian sosekbud untuk memanfaatkan sumber daya alam guna peningkatan kesejahteraan maupun kualitas hidup bagi kelangsungan peri kehidupan termasuk bagi para peserta pembangunan yang lain.
Jadi pembangunan memerlukan dukungan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dengan disertai kepedulian sosial, ekonomi budaya dan dengan wawasan yang ramah lingkungan. Untuk itu diperlukan pendidikan ilmu pengetahuan pada taraf yang disesuaikan dengan program dan taraf yang dipercayakan pada dan dibutuhkan dari dirinya.
Lingkungan hidup, termasuk manusia, pengada insane lain dan pengada ragawi, walaupun bukan pelakunya tetapi semuanya akan mengalami perubahan yang terjadi, baik dampak, risiko maupun makna atau perolehan hasil pembangunan.
Pembangunan antar sektor
Dalam menelaah masalah pembangunan melalui berbagai sektor pembangunan, terlihat adanya kesamaan dalam tujuan sektor-sektor itu, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan berbagai unsur sumber daya alam termasuk materi, makhluk hidup dan waktu. Tetapi dalam kenyataan tidak terlihat adanya kerja sama terintegrasi yang mutualistik di antara berbagai sektor pembangunan itu. Padahal pembangunan dengan berbagai misi dan corak sektornya memerlukan kesepakatan, kesetaraan dan keseimbangan dalam menggunakan daya dan peluang pemanfaatan sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup.
Gambar 105.
Pembangunan dengan berbagai sektornya memerlukan keterkaitan secara terpadu segenap faktor dalam lingkungan hidup yang meliputi sumber daya dengan manusia sebagai pelaku atau peserta pembangunan, sumber daya alam yang diperlukan sebagai dukungan segala yang diperlukan bagi kehidupan secara keseluruhan.
Kemandirian Pembangunan
Ketergantungan kita pada pihak di luar negeri dalam berbagai hal seharusnya kita sadari sebagai penyebab terpuruknya bangsa kita yang hidup di negara merdeka, tetapi yang nyaris kehilangan jati diri dan kemandirian. Hal ini terjadi antara lain dimana kita terpaksa mengimpor barang, jasa maupun tenaga dan teknologi serta berutang sebagai modal pembangunan. Bahkan beras, jagung, ketela, gula, dan garam pun sering kali harus kita impor. Jelas bahwa sebagian (besar) seharusnya dapat kita atasi atau kita hasilkan sendiri.
Sebaliknya kita mengekspor bahan baku berupa minyak mentah, bijih mineral, ikan, rumput laut yang sebenarnya berbenturan dengan pengembangan industri dalam negeri sendiri yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Negara. Sekedar sebagai contoh adalah ekspor kayu gelondongan (baik legal maupun illegal) berbenturan dengan pengembangan industri kayu di dalam negeri, misalnya peralatan rumah tangga dan kantor, plywood, pulp, kertas, dan sebagainya. Ekspor rumput laut yang tentu menguntungkan eksportir, tetapi menutup peluang untuk mengembangkan industri rumput laut untuk alginat, bahan farmasi, komestik, pasta gigi, agar-agar, selai, keripik, dodol, dan sebagainya yang merugikan nelayan, petani serta negara.
Jadi kemandirian pembangunan ini perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya, yaitu:
Mengurangi ketergantungan pada tenaga, modal, dan teknologi tetapi justru membuka transfer informasi dari luar dalam etos kemitraan;
Memanfaatkan pengerahan tenaga kerja seoptimal mungkin dari sumber daya manusia kita sendiri;
Mengusahakan sehemat, seefisien dan seefektif mungkin penggunaan sumber daya alam sendiri;
Pemanfaatan hasil barang dan jasa untuk masyarakat sendiri, terutama bagi masyarakat dimana pembangunan itu berlangsung.
Pembangunan Indonesia
Pembangunan tidak suistainable
Menurut komisi Brundtland, suistainable development adalah “pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa berkompromi (mengurangi) kemampuan generasi yang akan dating untuk memenuhi aspirasi dan mencukupi kebutuhan mereka sendiri”. Disamping itu kemudian muncul berbagai batasan tentang pembangunan yang terdukung dan berkelangsungan itu. World Conservation Society (WCS), IUCN bersama UNEP dan WWF antara lain menekankan makna pembangunan pada perbaikan sosial-ekonomi, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam serta perhatian pada daya dukung dan keanekaragamannya dalam jangka panjang.
International Institute for Suistainable Development (IISD) di Naitoba (Kanada) pimpinan Dr. Arthur Hanson merumuskan: “suistainable development means conducting business in a way which meet the needs of the enterprice and its stakeholders today while protecting, sustaining and enhading the human and natural resoursers needed tomorrow”.
Dalam hubungan ini oleh Pearce & Atkinson (1993:65) menjelaskan bahwa pembangunan Indoneia dinilai unsustainable belum berkelangsungan. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa nilai sumber daya alam Indonesia mengalami depresiasi (pengurasan) sebesar 17% dari GDP, sedang hasilnya untuk pembangunan (savings) hanya sebesar 15% dari GDP.
Gambar 106.
Indonesia berada di bawah garis pembangunan yang “suistainable” karena pengurasan atau depresiasi sumber daya alamnya 17-18% dari GDP lebih tinggi daripada tabungan atau hasil yang diperolehnya untuk investasi pembangunan sektor produktif yang hanya 15%. (Pearce & Atkinson 1993 dalam Soerjani 1997).
Pembangunan itu baru dinilai berkesinambungan (suistainable) apabila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan sehemat mungkin, seefesien dan seefektif mungkin. Disamping itu perlu diupayakan nilai tambah sumber daya alam itu melalui rekayasa teknologi jasa, budaya, dan seni. Andaikata kita memerlukan sumber daya alam sebesar 17-18%, apabila hal itu rekayasa dengan memberikan nilai tambah, nilai tabungan yang cukup besar, sehingga sisa yang dikonsumsi masih cukup untuk merehabilitasi atau memulihkan sumber daya alam yang kita pergunakan.
Pembangunan yang berkelangsungan
Jadi jelas bahwa kemampuan sumber daya manusia untuk memberi “nilai tambah” sumber daya pendukung pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya merupakan kunci apakah pembangunan yang dilaksankaan itu berkelangsungan, berkesinambungan (suistainable) atau tidak.
Sayangnya “gerakan” untuk membantu pengusaha kecil dan menengah ini lebih bermakna sebagai retorika daripada dilaksanakan dengan kesungguhan hati yang adil dan tulus. Padahal jelas bahwa dengan pemberdayaan rakyat untuk mengembangkan industri kecil dan menengah pada taraf koperasi atau rumah tangga (cottage industry) akan merupakan peluang terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga untuk pendidikan dan masa depan anak-anak, di samping secara langsung merupakan peningkatan kesehatan keluarga.
Gambar 107.
Pemanfaatan sumber daya alam tanpa nilai tambah dengan perolehan (Rp. A) yang tidak suistainable karena sumber daya alam itu dikonsumsi tanpa nilai tambah. Dengan menghemat, dalam menggunakan sumber daya A¹ mungkin tetap diperoleh hasil Rp. a.
Pemanfaatan sumber daya alam dicapai melalui peningkatan nilai tambah kemampuan manusia dan nilai tambah teknologi yang tepat guna yang memungkinkan dihasilkannya Rp. a+ ditambah dengan perolehan yang lebih bermakna walaupun tidak berupa uang, termasuk kesempatan kerja, ketenteraman sosial, dan sebagainya (modifikasi dari Soerjani 1997; 1999: 192).
Kecenderungan untuk menguras dan menghamburkan SDA, baik yang hayati, non hayati maupun tenaga, pikiran, dan waktu perlu dibatasi dengan upaya penghematan (reduce), menolak (refuse) bahan yang berbahaya (B3) atau menggantinya (replace) dengan bahan yang aman, melalui pakai ulang (reuse), umurnya diperpanjang (durability), diperbaiki atau direparasi (repair), diisi kembali (refill) seperti botol minuman dan sebagainya, diperkuat kembali (restrenghten) misalnya baterai (recharge) atau dikonstruksi kembali (reconstruct), direhabilitasi, remediasi, dan sebagainya.
Disamping itu kecuali penghematan dan peningkatan nilai/mutu produk, juga diperoleh keuntungan yang tidak dapat diukur dengan uang (intangible) berupa kesempatan kerja, ketenteraman, peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan latihan, kesehatan, dan sebagainya.
Gambar 108.
Perbedaan nyata antara penjualan kayu gelondongan (A) dibandingkan dengan pengolahan kayu sebagai kayu lapis (plywood) (B) yang menghasilkan nilai tambah yang lebih menguntungkan
Contoh lain tentang produk penghematan dan pemberian nilai tambah sebagai contoh dapat diterapkan pada pabrik kertas. Cara seperti ini dapat diterapkan pada berbagai industri, seperti industri plastik, botol, dan sebagainya.
Gambar 109.
Pabrik kertas yang ramah lingkungan (1) dalam pengambilan air dari hilir dan pembuangan air setelah dikelola limbahnya; (2) menghemat atau mengurangi penebangan kayu sebagai bahan baku dengan memanfaatkan kertas bekas.
Dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang cukup melimpah, sebenarnya masyarakat kita yang sebagian besar adalah petani, peladang, peternak, dan nelayan seharusnya tidak berada dalam kemiskinan. Mereka harus mendapatkan peluang, kesempatan dan pemberdayaan diri melalui pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan industri kerakyatan yang memberi nilai tambah produk yang dihasilkannya. Petani dan nelayan tidak mengekspor atau didorong untuk langsung menjual sayur, buah, dan hasil laut, tetapi diberdayakan untuk menghasilkan produk sesuadah diproses dengan nilai tambah, seperti asinan, selai, kecap, keripik, sambel uleg, sambal bajag, pindang, abon ikan, agar-agar, sirup rumput laut, dodol, dan sebagainya (Soerjani dkk. dalam Petani Peduli Lingkungan 2004 dan Soerjani & Muchsin dalam Pendidikan Nelayan Muda Masa Depan 2004).
Gambar 110.
Petani didorong untuk mengolah nanas dan pepaya menjadi selai nanas dan pepaya (A,C), sedangkan dari cabe diolah menjadi saus cabe (B,D).
Gambar 111.
Hasil laut berupa ikan yang diolah menjadi abon ikan (A-B) dan rumput laut yang diolah menjadi selai dan sirup rumput laut (C-D).
Pelaku Pembangunan
Pelaku pembangunan juga disebut development stakeholders, peran serta atau keterkaitannya dalam pembangunan dapat berbeda tahapannya, tergantung pada besar kecilnya peranan dan besar tidaknya dampak keterlibatannya.
Pelaku / stakeholder yang aktif adalah pihak, perorangan atau kelompok yang langsung berkepentingan dengan pembangunan. Mereka dapat menjadi pemilik kegiatan, menjadi pemberi dana (pinjaman atau bukan), ikut merancang, membangun, bekerja dan sebagainya, sehingga menjadi kelompok entrepreneur, penyandang atau pendukung kegiatan. Stakeholder atau shareholder yang pasif adalah mereka yang tidak langsung berperan serta, mungkin pemilik tanah yang dijual kepada developer pembangun rumah, pabrik atau jalan. Mereka betul-betul pasif karena tidak terlibat apapun walaupun akhirnya ikut menerima dampaknya baik yang negatif maupun positif. Misalnya, dengan dampak positif mereka akhirnya dapat juga ikut serta sebagai pekerja, membuka warung dan sebagainya atau dampak negatifnya mereka terkurung dalam wilayah serta dalam ruang yang tertutup untuk tidak dapat bergerak leluasa seperti sebelumnya.
Pemerintah
Pemerintah sebagai penanggung jawab kebijakan, umumnya merupakan stakeholder aktif yang utama, terutama untuk projek pembangunan jalan, pembangunan kantor, dan sebagainya. Dalam berbagai kasus, baik itu pembangunan projek pemerintah maupun swasta sebenarnya peranan pemerintah adalah yang paling utama. Karena itu dalam suatu makalah pada Kongres Ilmu Pengetahuan tahun 2003 (Soerjani 2003a) disarankan agar pemerintah (pusat) mempunyai badan yang mungkin dipimpin seorang Menteri Koordinator Pembangunan.
Perlu adanya pertimbangan bahan baku konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle) seharusnya diganti dengan konsep RC (resource cycling) artinya bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk berbagai kemungkinan pemanfaatannya. Kalau kita makan pisang, sebenarnya kulit pisang bukan limbah tetapi sumber daya yang dapat dimakan kambing. Jadi sebagai sisa sumber daya (manusia) jangan terburu-buru diarahkan untuk recycling of waste tetapi dicari tempatnya dalam resource cycle. Jadi sangat perlu dimulai pengertian yang baru ini dalam pengelolaan lingkungan atau khususnya pengelolaan sumber daya, karena semua keramahan lingkungan harus menuju aktivitas yang tanpa atau kecil sisanya (no-waste atau zero waste).
Jadi daur ulang limbah itu tidak ada dalam kamus lingkungan, karena tidak ada limbah, yang ada adalah upaya mencari makna lain dari sumber daya selebihnya sisa yang dikonsumsi, sehingga tidak ada sumber daya yang tersisa lagi.
Keterangan :
: hubungan resmi kelembagaan
: hubungan pembinaan pengaturan UU & perundang-undangan lingkungan hidup
Gambar 112.
Kelembagaan lingkungan hidup dalam hubungan dengan Menteri lain dalam Kabinet, dengan Menteri Koordinator Pembangunan yang membawahi tiga Deputi Menko atau Menteri Perencanaan Pembangunan, Deputi Menko atau Menteri Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, dan Deputi Menko atau Menko Evaluasi Pembangunan. Di samping itu Menteri Lingkungan Hidup juga membantu dan berkoordinasi dengan semua Menteri dari sektor lain, di bidang industri, pertambangan, dalam negeri, pendidikan , dan sebagainya. Menteri Koordiantor Pembangunan ini sebenarnya juga dapat dirangkap seorang yang memiliki kompetensi sebagai pakar lingkungan hidup. Jadi Menteri Pembangunan dan Menteri Lingkungan Hidup menjadi satu badan koordiansi pembangunan.
Hal ini merupakan perluasan kerja BAPPENAS dilengkapi dengan pengawasan pelaksanaan dan pengawasan hasil pembangunan atau yang mengaudit / mengakuntabilitas pembangunan. Sistem ini dapat merupakan perluasan tugas dari BPK sekarang ini.
Demikian pula di daerah otonom, provinsi, kabupaten atau kota; kepala daerah juga perlu dibantu perangkat lembaga atau pejabat yang bertugas sebagai Badan Koordinasi Pembangunan (BPK) sebagai perluasan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Sebagai misal BAPPEDA Provinsi Gorontalo adalah perpanjangan dari Badan Peningkatan Pembangunan Daerah, jadi badan ini sekaligus mencakup tugas perencanaan, pengawasan dan pengaudit akuntabilitas pembangunan.
Unir Kerja Kementerian Lingkungan Hidup
Dalam kurun waktu 2005-2009 ini kebijakan lingkungan hidup di bawah pimpinan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Ir. Rachmat Witoelar tercermin dalam susunan unit kerja dan program prioritasnya seperti pada Tabel dibawah ini.
Tabel. 30. Unit kerja program prioritas dan Deputi Menteri Lingkungan Hidup yang berkewajiban.
No.BidangProgram PrioritasDeputi MenteriITata lingkunganRekonstruksi dan Rehabilitasi NAD, Ladia GalaskaIr. Arie Djunardi Djoehana Djoekardi, M.A.IIPengendalian Pencemaran LingkunganAdipura, Proper, Superkasih, Langit BiruIr. Moh. Gempur AdnanIIIPeningkatan Konservasi SDA & Pengendalian Kerusakan LingkunganKebakaran Hutan & Lahan, Penebangan Liar, Pantai Lestari, Hari Cinta Puspa & Satwa NasionalDra. Masnellyarti, M. Sc.IVPengelolaan B3 dan Limbah B3Penanganan limbah, B3, Perbaikan Sistem dan Mekanisme perijinan B3dr. Yanuardirasudin M., DSPA.VPenataan LingkunganKasus Pencemaran Teluk Buyat, RUU limbahHoetomo, MPAVIKomunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan MasyarakatPenghargaan Kalpataru, Kampanye Lingkungan, Public RelationDrs. SudaryonoVIIPembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan KapasitasPeningkatan Pendanaan LN, Jaringan informasi, Institut Lingkungan IndonesiaIr. Isa Karmisa ArdiputraVIIISekretaris Menteri Negara Lingkungan HidupKoordinasi pelaksnaan teknis/administrasi lingkungan hidupIr. Arif Yuwono, M.A
Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah daerah dilengkapi dengan sebuah badan yang disebut Bapedelda. Pada lima region kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional (PPLH Regional).
Swasta, Pengusaha
Para pengusaha bisnis/swasta merupakan bagian penting sebagai penggerak pembangunan. Tetapi peranan para pengusaha ini harus diarahkan sebagai peranan pelayanan kepentingan masyarakat dengan perolehan keuntungan atau profit yang pantas, optimal dan berkelangsungan (suistainable) jadi keuntungan yang tidak berlebihan. Pada kenyataannya para pengusaha ini bukan melihat peranannya sebagai pemberi pelayanan kebutuhan masyarakat, tetapi lebih sebagai pengambil keuntungan sebesar mungkin dari masyarakat sebagai konsumen.
Jadi pada saat sekrang kinerja para pengusaha seharusnya dibina melalui paradigm baru “usaha harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya sehemat mungkin (waktu, tenaga, sumber daya, dan biaya), dengan keuntungan yang optimal, yakni sepantasnya (tidak sebesar mungkin) agar berkelangsungan keuntungan usahanya”.
Sebagai contoh kalau selembar kertas total biaya produksinya Rp. 50,- pengusaha kertas tidak menjualnya Rp. 100,- seperti harga umum di pasaran, tetapi berdasarkan paham kelangsungan yang optimal pengusaha itu menjualnya dengan harga Rp. 60,-. Dengan keuntungan Rp. 10,- perusahaannya akan meraih keuntungan yang berkelanjutan. Cara ini merupakan keuntungan yang kompetitif (competitive advantage), sehingga dari waktu ke waktu perusahaannya bertambah maju terus dan berkelangsungan usahanya.
Lembaga Kependidikan
Lembaga kependidikan merupakan faktor penting dalam pengadaan sumber daya manusia yang peduli dan memiliki keterampilan disertai sikap ramah lingkungan. Lembaga pendidikan merupakan sumber atau investor tenaga di segala bidang, baik di pemerintahan, perusahaan swasta, pemimpin masyarakat, guru, media massa, dan sebagainya.
Sejak diangkatnya Menteri Neggara KLH pada tahun 1978, lembaga pendidikan tinggi menjadi tumpuan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup. Di sekitar tahun 1978 itulah mulai terbentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai perguruan tinggi di UNPAD, IPB, ITB, UGM, UI, disusul oleh berbagai lembaga pendidikan yang lainnya.
Menurut data tahun 1989, Pusat Studi Lingkungan di Indonesia berjumlah 53 PSL (Soerjani, 1989). Pada saat itu dalam perkembangannya telah terbentuk 98 PSL dengan nama yang berbeda-beda sesuai dengan orientasi dan misi baktinya pendidikan yang menaunginya, seperti Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) UNPAD, Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan (PPSML) UI dan sebagainya. Pada umumnya perguruan tinggi menjadi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu lingkungan, AMDAL.
Pada dasarnya timbul pemikiran di kalangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan berbagai kursus / pelatihan tentang Kelayakan Pembangunan. Banyak di antara perguruan tinggi itu lebih terlibat dalam Pelatihan AMDAL yang pada saat ini perlu diarahkan secara lebih luas menjadi Pelatihan Pelaksanaan Pembangunan melalui beberapa tahapan berikut:
Umpan balik
Gambar 113.
Keterpaduan pola pendidikan / pelatihan para pelaksana pembangunan, mulai dari Kelayakan Pembangunan (A), diteruskan Pelatihan Penyusunan dan Penilaian Kelayakan Pembangunan (B), dari lulusan dasar (A) juga mempunyai kesempatan mengikuti Pelatihan Pengawasan Pelaksanaan (C) dan Pelatihan Evaluasi Hasil / Akuntabilitas Pembangunan (D).
Pada saatnya pengawasan pembangunan dan/atau akuntabilitas pembangunan ini sebaliknya dilaksanakan oleh kelembagaan mandiri (independen) bersama-sama atau dengan pengawasan pemerintah.
Swadaya Masyarakat
Masyarakat juga berkewajiban untuk memelihara kualitas lingkungan dan berhak untuk menikmati kualitas lingkungan yang baik. Dalam hal ini masyarakat atau kelompoknya dapat menjadi pelaksana (stakeholder) aktif pembangunan. Pada saat ini yang lebih penting adalah juga pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan/atau mengkonsumsi jasa maupun barang secara baik, artinya sesuai dengan kebutuhan dasar.
Menurut penelitian dari Paul Shaw (ADB 1991) ternyata pencemaran lingkungan sebanyak 75% terjadi karena industri, tetapi itu pun terjadi karena industri didorong oleh permintaan konsumen sehingga terjadilah pencemaran lingkungan baik sewaktu proses produksi maupun dalam proses konsumsi.
Gambar 114.
Kerusakan lingkungan oleh industri diperkirakan sangat didorong oleh kebutuhan konsumen yang melebihi kebutuhan dasar (over consumption) dan limbah yang dihasilkan dalam produksi maupun dalam konsumsi.
Media Massa
Peranan media massa juga perlu pembenahan. Sejak beberapa saat akhir-akhir ini peranan media massa tidak cukup mendukung kelayakan pembangunan yang berhasil dan berwawasan lingkungan. Komersialisme media massa dengan berita atau kasus yang laku dijual tanpa mempertimbangkan dampaknya pada sikap dan perilaku masyarakat yang baik.
Pada akhir-akhir ini cukup banyak pula adegan film, sinetron, tayangan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan. Bahkan acara tayangan, kesenian dan hiburan yang mendidik diganti dengan hiburan yang bertendensi khayalan, kejahatan, porno, isu kericuhan politik, dan sebagainya. Demikian pula terlalu banyak tayangan atau iklan yang mendorong hasrat konsumerasi yang kurang bermanfaat. Tentu ada peranan media massa yang positif untuk pendidikan ataupun pemberdayaan masyarakat yang baik. Peranan media yang baik ini perlu dikembangkan, khususnya dengan bekerja sama dengan dunia pendidikan di samping dengan sektor atau faktor pembangunan lainnya.
Demikian pula isi dan makna advertensi/iklan seperti yang mengarah ajakan untuk mengkonsumsi barang impor atau sekolah di luar negeri pada umumnya menimbulkan kesan seolah-olah pasti lebih baik daripada barang buatan sendiri atau pendidikan di dalam negeri sendiri. Kita perlu mengakui perlunya untuk mempelajari pendidikan dan teknologi dari luar sebagai perluasan wawasan dan keterampilan. Tetapi hal itu harus terus menerus diikuti dengan upaya agar pendidikan dalam negeri mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi di Indonesia makin bertambah baik sesuai dengan budaya bangsa kita. Pendek kata peranan media massa harus yang lebih mendidik dan mendorong pendidikan di negeri kita sendiri. Di samping itu memberikan motivasi bersama pelaku pembangunan yang lain kea rah pembangunan yang lebih berhasil.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Sumber daya alam merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia sangat bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba.
Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu hal yang sangat penting dibicarakan dan dikaji dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah sesungguhnya dapat melaksanakan proses pembangunan bangsa ini secara berkelanjutan tanpa harus dibayangi rasa cemas dan takut akan kekurangan modal bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemanfaatan secara optimal kekayaan sumber daya alam ini akan mampu mambawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.
Dalam pembangunan berwawasan lingkungan, terdapat makna pembangunan yakni pembangunan dan kualitas hidup pembangunan antar sektor dan kemandirian pembangunan. Dalam pembangunan di Indonesia ada pembangunan tidak suistainable dan yang berkelangsungan. Di dalam pembangunan adanya pelaku pembangunan yakni pemerintah, unir kerja Kementerian Lingkungan, swasta dan pengusaha, lembaga pendidikan, swadaya masyarakat, serta media massa.
DAFTAR PUSTAKA
Sudjoko, dkk. 2010. Pendidikan Lingkungan hidup. Universitas Terbuka: Jakarta.
id.m.wikipedia.org/wiki/sumber_daya_alam
